Thailand dan Pembelajaran Demokrasi bagi Indonesia
Oleh: Mario Masaya
Demokrasi merupakan bentuk terbaik dari semua bentuk pemerintahan antara lain komunisme, sosialisme, monarki, dan lain-lain. Perlu dipahami dengan seksama, demokrasi bukanlah suatu pemahaman tentang bentuk pemerintahan saja, namun juga suatu ideologi yang mengutamakan kebebasan. Kebebasan ini harus dimiliki oleh rakyat sebagai bentuk penjunjungan hak-hak asasi manusia yang paling tinggi. Kebebasan pun memiliki batas, sehingga tidak timbul suatu bentuk anarki yang berujung kepada bentuk kekerasan atau bentuk lainnya yang merugikan negara dan masyarakat luas.
Demonstrasi rakyat yang terjadi di Thailand belakangan ini merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi sebagai salah satu tonggak demokrasi. Demo ini dimotori oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People’s Allience for Democracy), yang di dalamnya terdiri dari masyarakat Bangkok kelompok menengah ke atas, kelompok pemilik modal, tentara Thailand, dan beberapa kelompok pro liberal demokrasi lainnya. Demo yang terjadi sejak 7 Oktober 2008 bertujuan meminta Perdana Menteri Somchai Wongsawat untuk turun dari jabatan Perdana Menteri karena tiga hal. Pertama, Somchai menyalahi konstitusi dengan memiliki saham di perusahaan Thailand’s CS LoxInfo PCL, sebuah perusahaan internet yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua, Somchai dituduh pernah tidak menjalankan tugasnya ketika Somchai bertugas di departemen peradilan delapan tahun yang lalu. Terakhir, Somchai merupakan sepupu mantan perdana menteri Thaksin Shinawarta, yang dianggap merupakan tokoh anti-demokrasi di Thailand. Pemerintahan Somchai dianggap sebagai bentuk perpanjangan tangan mantan PM Thaksin.
Kendatipun demonstrasi merupakan suatu bentuk demokrasi, namun apa yang terjadi di Thailand menunjukan bahwa demokrasi sekalipun dapat merugikan kepentingan umum. Akibat demonstrasi itu, seorang perempuan tewas dan ratusan demonstran lainnya terluka ketika militer berusaha untuk mendorong para demonstran (http://www.nytimes.com/2008/10/08/world/asia/08thai.html?_r=1&ref=world). Kerugian bertambah parah ketika para demonstran dengan jumlah tidak kurang dari 4.000 orang mengepung bendara internasional Don Muang dan 2.500 orang menduduki bandara internasional Suvarnabhumi di Bangkok. Pengepungan ini menyebabkan Thailand mengalami kerugian sebesar tujuh juta dollar AS per hari. Selain itu, kerugian lain juga dirasakan ketika bandara internasional itu tidak dapat beroperasi sehingga arus transportasi internasional Thailand terhambat.
Apa makna demonstrasi yang terjadi di Thailand ini bagi kita?
Bob Sugeng Hadiwinata, dalam tulisannya berjudul From ‘Heroes’ to ‘troublemakers’? Civil Society and democratization in Indonesia, berpendapat bahwa proses demokrasi seringkali dimotori oleh apa yang dikenal sebagai “masyarakat sipil” (Civil Society). Keberadaan masyarakat sipil (Civil Society) di suatu negara sangat berpengaruh bagi berlangsungya Good Governance. Ia beranggapan bahwa apa yang dilakukan masyarakat sipil di tahun 1998, mengubah Indonesia secara drastis dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Namun pun demikian, ia berpendapat masyarakat sipil yang membantu demokratisasi bisa menjadi troublemakers atau pembuat onar terhadap negara dan masyarakat secara luas. Di Thailand, keberadaan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dirasakan sangat signifikan karena dapat menggulingkan pemerintahan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawarta yang berkuasa selama puluhan tahun.
Indonesia dengan umur demokrasi yang tergolong masih muda, sekitar 10 tahun, tidak dapat mengelak dari gerakan atau organisasi masyarakat sipil yang terkadang menjadi pembuat onar di Indonesia. Harus dipahami pula, bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia harus dijaga agar tidak mengganggu kebebasan orang lain dalam berekspresi. Munculnya berbagai macam organisasi ataupun gerakan dari kelompok masyarakat sipil terkadang mencederai negara ini.
Apa yang terjadi di Thailand menunjukan bukti yang sangat kuat bahwa ada batas-batas tertentu di mana kita tidak dapat menggunakan segala cara untuk mencapai demokrasi. Meskipun pada awalnya Aliansi Rakyat untuk Demokrasi bergerak mengatas namakan rakyat untuk menggulingkan rezim otoriter mantan PM Thaksin, sekarang apa yang dilakukan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi justru malah mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi digambarkan dengan tindakan yang merugikan masyarakat luas, dengan melakukan pengepungan bandara sehingga kehilangan kesempatan untuk melakukan perjalan serta kehilangan pendapatan negara. Seperti juga di Indonesia, cara-cara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu, bahkan dapat mencederai demokratisasi di Indonesia. Permasalahannya adalah, kelompok masyarakat manakah yang dapat kita kategorikan sebagai masyarakat sipil yang baik atau buruk?
Dalam keadaan yang membingungkan dalam memahami apakah suatu kelompok tersebut merupakan kelompok masyarakat sipil yang baik atau buruk, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kebebasan berpendapat yang didapat dari demokrasi, tidak boleh digunakan oleh kaum mayoritas manapun untuk menindas kaum minoritas. Tidak ariflah bila kelompok mayoritas atas dasar SARA (seks, agama, ras, antar golongan –ideologi-) membenarkan dirinya sendiri dan mencederai kelompok minoritas yang lain. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil yang berbasis SARA yang fundamentalis tidak tepat untuk didukung. Kedua, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi untuk mencapai kepentingannya. Kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi di Thailand sebetulnya merepresentasikan kelompok masyarakat yang eksrim liberal. Kelompok ini tidak menginginkan intervensi pemerintahan karena dapat mengurangi keuntungan mereka dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Kelompok inilah yang mengatasnamakan demokrasi untuk mencapai kepentingan menuju liberalisasi perdagangan. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam melihat kepentingan di balik suatu kelompok tertentu sebab biasanya ada kepentingan politik tertentu yang memanfaatkan masyarakat pada umunya untuk mencapai kepentingan mereka.
Kebebasan dalam demokrasi yang bertanggung jawab hanya bisa dibangun dari pengetahuan tentang pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat yaitu: apakah kita mau mengikuti kelompok masyarakat sipil yang buruk dan mencederai demokratisasi bangsa ini, ataukah kita ingin mengikuti kelompok masyarakat sipil yang dengan cerdas membangun dan mendorong proses demokrasi di Indonesia. Kelancaran pemilu tahun depan, sebagai bentuk pesta demokrasi terbesar di Indonesia, akan tergantung kepada pilihan yang kita lakukan sekarang. Tentunya, tidak ada yang mengharapkan pemilu Indonesia tahun depan justru malah mencederai proses demokrasi yang telah dibangun selama 10 tahun ini.
