BDF: Don’t forget human rights day

December 11, 2008

Mario Masaya ,  Bandung   (The Jakarta Post)|  Thu, 12/11/2008 10:41 AM  |  Opinion

Our Foreign Ministry made an important move when it initiated the Bali Democracy Forum (BDF), to be held from Dec. 10 to Dec. 11. This is a step forward to promote democracy in the international community. By doing this in Indonesia, Indonesia wants to show the success of its 10-year democratization process.

Our government wants to show the world, particularly Asia, that Indonesia deserves to be recognized as the third largest democracy in the world, after India and the Unites States.

Should we be proud of this? Do not forget that the forum opened on Dec. 10, International Human Rights Day. Indonesia needs to look at herself before preaching about democracy to the world.

One of the most important elements of democracy is human rights protection. Without this, it is only “small talk” democracy (demokrasi basa-basi). The problem is, what have we done in the face of so many gross human rights abuses in our country?

Hundreds of thousands of people were killed before and after the alleged Indonesian Communist Party (PKI) coup attempt in 1965. Hundreds of Indonesians were reportedly killed in the Tanjung Priok incident in 1984. How about the killing of innocent victims in Aceh by the two warring parties, the government and the Free Aceh Movement (GAM)? And there has been little progress in getting to the bottom of the riots which erupted before and after Soeharto’s fall in 1998. Thousands of people lost their lives in Papua and East Timor.

The list can be extended, and the number of victims will be much higher than the government’s official figures. How many violations have been settled by our government? None.

This forum can be our first step in once again considering our democratization process. Therefore, it is an opportunity for a critical assessment of ourselves and it is a means to enhance our democratization process, instead of pretending that we are the most successful democratic country and dictating to other Asian countries that they should follow us.

If our government is willing to strengthen its commitment to seriously resolving our national human rights violations, then the forum will have produced good results.

On the other hand, democracy in Indonesia will only be maintained through checks and balances — which is the people’s responsibility and obligation. They must continuously remind the government that it has homework in solving human rights problems. But we do not need to become paranoid against the government.

We need to share the same belief that Indonesia’s democratization process is becoming better and better. We must be aware that democracy which promotes human rights not only depends on the government or on other institutions, but also on ourselves.

The writer is President of International Relations Students Association at Parahyangan Catholic University.

Thailand dan Pembelajaran Demokrasi bagi Indonesia

December 2, 2008

Thailand dan Pembelajaran Demokrasi bagi Indonesia

Oleh: Mario Masaya[1]

Demokrasi merupakan bentuk terbaik dari semua bentuk pemerintahan antara lain komunisme, sosialisme, monarki, dan lain-lain. Perlu dipahami dengan seksama, demokrasi bukanlah suatu pemahaman tentang bentuk pemerintahan saja, namun juga suatu ideologi yang mengutamakan kebebasan. Kebebasan ini harus dimiliki oleh rakyat sebagai bentuk penjunjungan hak-hak asasi manusia yang paling tinggi. Kebebasan pun memiliki batas, sehingga tidak timbul suatu bentuk anarki yang berujung kepada bentuk kekerasan atau bentuk lainnya yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Demonstrasi rakyat yang terjadi di Thailand belakangan ini merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi sebagai salah satu tonggak demokrasi. Demo ini dimotori oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People’s Allience for Democracy), yang di dalamnya terdiri dari masyarakat Bangkok kelompok menengah ke atas, kelompok pemilik modal, tentara Thailand, dan beberapa kelompok pro liberal demokrasi lainnya. Demo yang terjadi sejak 7 Oktober 2008 bertujuan meminta Perdana Menteri Somchai Wongsawat untuk turun dari jabatan Perdana Menteri karena tiga hal. Pertama, Somchai menyalahi konstitusi dengan memiliki saham di perusahaan Thailand’s CS LoxInfo PCL, sebuah perusahaan internet yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua, Somchai dituduh pernah tidak menjalankan tugasnya ketika Somchai bertugas di departemen peradilan delapan tahun yang lalu. Terakhir, Somchai merupakan sepupu mantan perdana menteri Thaksin Shinawarta, yang dianggap merupakan tokoh anti-demokrasi di Thailand. Pemerintahan Somchai dianggap sebagai bentuk perpanjangan tangan mantan PM Thaksin.

Kendatipun demonstrasi merupakan suatu bentuk demokrasi, namun apa yang terjadi di Thailand menunjukan bahwa demokrasi sekalipun dapat merugikan kepentingan umum. Akibat demonstrasi itu, seorang perempuan tewas dan ratusan demonstran lainnya terluka ketika militer berusaha untuk mendorong para demonstran (http://www.nytimes.com/2008/10/08/world/asia/08thai.html?_r=1&ref=world). Kerugian bertambah parah ketika para demonstran dengan jumlah tidak kurang dari 4.000 orang mengepung bendara internasional Don Muang dan 2.500 orang menduduki bandara internasional Suvarnabhumi di Bangkok. Pengepungan ini menyebabkan Thailand mengalami kerugian sebesar tujuh juta dollar AS per hari. Selain itu, kerugian lain juga dirasakan ketika bandara internasional itu tidak dapat beroperasi sehingga arus transportasi internasional Thailand terhambat.

Apa makna demonstrasi yang terjadi di Thailand ini bagi kita?

Bob Sugeng Hadiwinata, dalam tulisannya berjudul From ‘Heroes’ to ‘troublemakers’? Civil Society and democratization in Indonesia, berpendapat bahwa proses demokrasi seringkali dimotori oleh apa yang dikenal sebagai “masyarakat sipil” (Civil Society). Keberadaan masyarakat sipil (Civil Society) di suatu negara sangat berpengaruh bagi berlangsungya Good Governance. Ia beranggapan bahwa apa yang dilakukan masyarakat sipil di tahun 1998, mengubah Indonesia secara drastis dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Namun pun demikian, ia berpendapat masyarakat sipil yang membantu demokratisasi bisa menjadi troublemakers atau pembuat onar terhadap negara dan masyarakat secara luas. Di Thailand, keberadaan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dirasakan sangat signifikan karena dapat menggulingkan pemerintahan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawarta yang berkuasa selama puluhan tahun.

Indonesia dengan umur demokrasi yang tergolong masih muda, sekitar 10 tahun, tidak dapat mengelak dari gerakan atau organisasi masyarakat sipil yang terkadang menjadi pembuat onar di Indonesia. Harus dipahami pula, bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia harus dijaga agar tidak mengganggu kebebasan orang lain dalam berekspresi. Munculnya berbagai macam organisasi ataupun gerakan dari kelompok masyarakat sipil terkadang mencederai negara ini.

Apa yang terjadi di Thailand menunjukan bukti yang sangat kuat bahwa ada batas-batas tertentu di mana kita tidak dapat menggunakan segala cara untuk mencapai demokrasi. Meskipun pada awalnya Aliansi Rakyat untuk Demokrasi bergerak mengatas namakan rakyat untuk menggulingkan rezim otoriter mantan PM Thaksin, sekarang apa yang dilakukan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi justru malah mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi digambarkan dengan tindakan yang merugikan masyarakat luas, dengan melakukan pengepungan bandara sehingga kehilangan kesempatan untuk melakukan perjalan serta kehilangan pendapatan negara. Seperti juga di Indonesia, cara-cara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu, bahkan dapat mencederai demokratisasi di Indonesia. Permasalahannya adalah, kelompok masyarakat manakah yang dapat kita kategorikan sebagai masyarakat sipil yang baik atau buruk?

Dalam keadaan yang membingungkan dalam memahami apakah suatu kelompok tersebut merupakan kelompok masyarakat sipil yang baik atau buruk, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kebebasan berpendapat yang didapat dari demokrasi, tidak boleh digunakan oleh kaum mayoritas manapun untuk menindas kaum minoritas. Tidak ariflah bila kelompok mayoritas atas dasar SARA (seks, agama, ras, antar golongan –ideologi-) membenarkan dirinya sendiri dan mencederai kelompok minoritas yang lain. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil yang berbasis SARA yang fundamentalis tidak tepat untuk didukung. Kedua, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi untuk mencapai kepentingannya. Kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi di Thailand sebetulnya merepresentasikan kelompok masyarakat yang eksrim liberal. Kelompok ini tidak menginginkan intervensi pemerintahan karena dapat mengurangi keuntungan mereka dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Kelompok inilah yang mengatasnamakan demokrasi untuk mencapai kepentingan menuju liberalisasi perdagangan. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam melihat kepentingan di balik suatu kelompok tertentu sebab biasanya ada kepentingan politik tertentu yang memanfaatkan masyarakat pada umunya untuk mencapai kepentingan mereka.

Kebebasan dalam demokrasi yang bertanggung jawab hanya bisa dibangun dari pengetahuan tentang pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat yaitu: apakah kita mau mengikuti kelompok masyarakat sipil yang buruk dan mencederai demokratisasi bangsa ini, ataukah kita ingin mengikuti kelompok masyarakat sipil yang dengan cerdas membangun dan mendorong proses demokrasi di Indonesia. Kelancaran pemilu tahun depan, sebagai bentuk pesta demokrasi terbesar di Indonesia, akan tergantung kepada pilihan yang kita lakukan sekarang. Tentunya, tidak ada yang mengharapkan pemilu Indonesia tahun depan justru malah mencederai proses demokrasi yang telah dibangun selama 10 tahun ini.


[1] Penulis adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan

Barrack Obama dan Perjalanan Indonesia Menuju Pesta yang Sesungguhnya

November 30, 2008

Barrack Obama dan Perjalanan Indonesia Menuju Pesta yang Sesungguhnya

Mario Masaya

Dunia bersorak sorai menyambut kemenangan calon presiden Amerika Serikat pada tanggal 5 November 2008, Barrack Obama. Kemenangan Obama ini dimaknai sangat positif oleh masyarakat dunia karena dianggap bisa membawa perubahan besar bagi karakter Amerika Serikat untuk dunia pada umumnya.

Adalah Barrack Obama tokoh sentral yang sedang dibicarakan orang dan dipercaya akan merubah karakter itu. Seorang Afro-Amerika yang cerdas, pandai berorator, berusaha memuaskan semua pihak, dan terbilang masih sangat muda dengan usia 47 tahun ini berkata bahwa kemenangannya adalah juga kemenangan semua orang di dunia. Kemenangan itupun harus membawa perubahan bagi dunia dan khususnya Indonesia.

Jakarta, 5 November malam, bersorak-sorai, berpesta dan bergembira atas kemenangan orang Afro-Amerika yang hidup beberapa tahun di Jakarta ini. Masyarakat Indonesia menyambut kemenangan Obama seakan-akan kemenangan mereka sendiri. Harapan besar yang ada di depan mata mereka adalah bahwa Amerika Serikat di bawah kekuasaan Obama akan lebih menguntungkan Indonesia. Dengan alasan bahwa Obama pernah tinggal di sinilah masyrakat Indonesia beranggapan demikian. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pernyataan Obama tentang “kemenangan ini milik anda semua” (kompas 6 November 2008), merujuk pada kebijakan Obama yang akan lebih mengutamakan Indonesia atau dengan kata lain kebijakan Obama akan menguntungkan Indonesia.

Dengan segala hormat, pembuatan kebijakan apapun di Amerika Serikat tidak semudah apa yang dibayangkan masyarakat Indonesia. Hanya dengan latar belakang pernah tinggal di Indonesia, tidak ariflah kita bila membayangkan kebijakan Obama akan ‘menolong’ Indonesia. Decision making process dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangatlah rasional dan keluar melalui berbagai macam pertimbangan dan perdebatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak terlalu naif untuk mengartikan “kemenangan ini milik anda semua” merupakan kemenangan kita secara otomatis. Perlu kita dalami pelajaran yang dapat diambil dari kemenangan obama ini.

Kemenangan ini merupakan kemenangan orang berkulit hitam pertama kali sepanjang sejarah Amerika Serikat. Orang kulit hitam yang dari dulu didiskriminasi dan ditindas sampai era Martin Luther King jr. ini pada akhirnya bisa memimpin negeri paman sam itu. Dengan demikian, ini menandakan bahwa demokrasi di Amerika Serikat sudah ‘beyond racial problems’. Inilah yang Obama sebut dengan “kemenangan ini milik anda semua”, yaitu kemenangan demokrasi atas permasalahan disrkiminasi ras.

Masyarakat Indonesia seharusnya memahami kemenangan Obama ini bukan semata-mata secara instan, tapi lebih dalam dari itu. Kemenangan Barrack Obama dan efeknya untuk masyarakat Indonesia dapat berdampak positif apabila dipahami secara cerdas oleh masyarakat Indonesia. Dampak positif yang seharusnya diambil bisa dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi orang pribumi itu sendiri. Kedua dari sisi kaum minoritas, dalam hal ini penulis memfokuskan kepada etnis Tionghua.

Dari sisi kaum pribumi di Indonesia, kemenangan Obama memberikan pelajaran bagi kaum pribumi bahwa demokrasi harus bisa memberikan perlakuan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang termasuk kaum minoritas. Demokrasi juga sekaligus menyadarkan kaum pribumi bahwa orang yang bukan pribumi ini mempunyai rasa nasionalisme dan potensi yang sangat besar untuk membangun bangsanya.

Dari sisi kaum minoritas di Indonesia, kemenangan Obama dapat membangkitkan semangat pemuda-pemuda keturunan etnis Tionghua untuk tidak takut bermimpi dan percaya bahwa diskriminasi di Indonesia suatu saat nanti akan dimakan oleh demokrasi. Sejarah yang tidak berpihak kepada orang Afrika di Amerika ternyata jelas tidak menutup kemungkinan orang Afro-Amerika dapat menjadi presiden Amerika Serikat. Demikian pulalah yang harus dipahami oleh kaum keturunan Tionghua di Indonesia. Meskipun perlakuan diskriminasi dalam sejarah Indonesia sangat membekas di batin orang Tionghua, namun kemungkinan kesamaan hak kaum minoritas ini tidaklah tertutup.

Demikian kemenangan Obama di Amerika Serikat merupakan langkah awal perjalanan republik ini menuju kemenangan yang besar di depan, yaitu kemenangan demokrasi atas diskriminasi di Indonesia. Meski dalam perjalanannya banyak rintangan yang akan dialami oleh bangsa ini, menyerah bukanlah karakter bangsa Indonesia mengingat semangat pantang menyerah para pemuda kita 80 tahun yang lalu dapat mengantar Indonesia kepada kemenangan Indonesia jaman itu. Oleh karena itu, jangan menyerah berjalan menuju kemenangan Indonesia, menuju pesta Indonesia yang sesungguhnya!